TEMPO.CO, Jakarta - Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmennya dalam menggunakan semua kebijakan luar biasa dalam melindungi masyarakat, lapangan kerja, pemulihan ekonomi, dan ketahanan sistem keuangan, dengan secara hati-hati mengelola potensi risiko terhadap penurunan ekonomi. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan para menteri keuangan termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan gubernur bank sentral G20, 14 Oktober 2020.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan pemulihan ekonomi yang parsial dan tidak merata dapat membawa prospek ekonomi global jauh dari tingkat sebelum pandemi. "Negara-negara G20 harus menghindari penarikan stimulus yang terlalu dini, guna mendukung pemulihan berada di jalur yang benar," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Oktober 2020.
Di samping itu, ketersediaan dan akses atas vaksin, ujar Sri Mulyani, sangat penting dalam penanganan Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi. Karena itu, Indonesia berkomitmen menggunakan semua perangkat kebijakan, termasuk melalui bauran kebijakan antara kebijakan fiskal, moneter, dan struktural dalam mendukung pemulihan ekonomi.
"Indonesia baru saja mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja guna mendukung investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar dia.
Pertemuan G20 kali ini mengesahkan pembaruan G20 Action Plan, yang mencakup prinsip-prinsip dan langkah-langkah nyata atas kebijakan dan komitmen dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Negara-negara G20 menegaskan kembali pentingnya aksi bersama dalam mendukung riset dan pengembangan , produksi, dan distribusi Covid-19 tools, yaitu alat diagnostik, terapi, dan vaksin, dengan tujuan untuk mendukung akses yang merata dan terjangkau bagi semua. Imunisasi secara luas dipandang sebagai barang publik global (global public good) dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.
